BI Bakal Jadikan Transaksi QRIS Acuan Kelayakan Kredit UMKM
Bank Indonesia (BI) berencana menjadikan data transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai salah satu acuan dalam menilai kelayakan kredit atau credit scoring bagi pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Gubernur BI Destry Damayanti mengatakan, pemanfaatan data transaksi QRIS diharapkan dapat memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil yang selama ini memiliki keterbatasan dalam memenuhi persyaratan kredit perbankan. Adapun pengguna QRIS saat ini telah mencapai 71 juta orang, dengan jumlah merchant sebanyak 49,4 juta. Dari jumlah merchant tersebut, sekitar 97 persen merupakan UMKM.
Ia mengatakan, data transaksi merchant kecil melalui QRIS juga dapat dimanfaatkan sebagai salah satu pertimbangan credit scoring.
"Merchant-merchant yang small juga yang nantinya data ini bisa menjadi semacam credit scoring, kedepannya akan seperti itu," ujar Destry dalam acara Danantara Technology Innovation Investment Forum (DTIIF) 2026 di Jakarta, Senin (26/10/2026). Melalui pemanfaatan data transaksi tersebut, pelaku UMKM berpotensi memiliki rekam jejak transaksi digital yang dapat digunakan untuk mendukung penilaian kemampuan usaha dalam memperoleh pembiayaan.
Destry menilai, perkembangan tersebut menjadi salah satu keberhasilan BI dalam memperluas akses keuangan bagi pelaku usaha. "Jadi ini paling tidak suatu keberhasilan di mana kita memberikan akses keuangan kepada para merchant di bawah," tuturnya. Selain memperluas akses pembiayaan, BI juga terus memperkuat infrastruktur sistem pembayaran nasional, termasuk melalui layanan pembayaran cepat atau fast payment yang dapat digunakan selama 24/7.
Destry mengatakan, sistem pembayaran cepat tersebut memberikan manfaat ekonomi karena dapat memperlancar transaksi masyarakat dan pelaku usaha. "Kita sudah mempunyai fast payment di mana itu penghematannya secara ekonomi juga luar biasa," tuturnya. "Jadi kami akan terus memperkuat di sistem pembayaran kita ini yang tentunya akan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan cara memperlancar transaksi yang terjadi," lanjut Destry.
Destry mengatakan, sistem pembayaran cepat tersebut memberikan manfaat ekonomi karena dapat memperlancar transaksi masyarakat dan pelaku usaha. "Kita sudah mempunyai fast payment di mana itu penghematannya secara ekonomi juga luar biasa," tuturnya. "Jadi kami akan terus memperkuat di sistem pembayaran kita ini yang tentunya akan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan cara memperlancar transaksi yang terjadi," lanjut Destry.
Singapura, misalnya, telah menjalin kerja sama QRIS dan menyatakan minat untuk bergabung dalam skema LCT. Sementara itu, India juga menunjukkan ketertarikan untuk memperluas kerja sama melalui QRIS dan LCT. Destry mengatakan, BI terus melakukan pendekatan bilateral dengan sejumlah bank sentral negara lain untuk memperluas kerja sama tersebut. "Jadi ini masih terus berlangsung, beberapa negara bahkan bank sentralnya approach ke kami, jadi pendekatan bilateral terus kami lakukan,” pungkasnya.
