Dalam beberapa waktu terakhir, dunia kembali dihadapkan pada ketegangan global ketika Amerika Serikat di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump memutuskan untuk meningkatkan tarif impor terhadap produk-produk asal Tiongkok. Kebijakan ini menandai dimulainya kembali eskalasi perang dagang yang sempat mereda, namun kini kembali menciptakan gejolak di pasar global dan rantai pasok internasional. Sebagai negara dengan hubungan dagang yang cukup aktif dengan kedua belah pihak, Indonesia tentu tidak kebal terhadap dampaknya. Bahkan, sempat muncul ancaman dari pihak AS untuk mengenakan tarif impor hingga 32% terhadap sejumlah produk Indonesia. Meski akhirnya ditunda selama 90 hari untuk memberi ruang diplomasi, sinyal tekanan ekonomi global sudah terasa. Namun yang menarik, dalam negosiasi yang berlangsung dari 16–23 April itu, muncul sebuah sorotan tak terduga: sistem pembayaran domestik Indonesia, khususnya GPN (Gerbang Pembayaran Nasional) dan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard), dianggap oleh pihak AS sebagai sistem yang “tidak fair” dan tertutup bagi keterlibatan internasional.

Pernyataan tersebut bukan sekadar keluhan teknis. Ia merupakan sinyal bahwa kekuatan besar dunia mulai mengkhawatirkan kemandirian sistem ekonomi digital yang dibangun oleh negara berkembang seperti Indonesia. Ketika negara seperti Indonesia berhasil menciptakan sistem pembayaran nasional yang efisien, mandiri, dan luas jangkauannya, hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi dominasi sistem keuangan global yang selama ini dikendalikan oleh pemain besar seperti Amerika Serikat. QRIS, yang awalnya hanya dimaksudkan sebagai upaya efisiensi sistem pembayaran domestik, kini menjelma menjadi simbol kedaulatan ekonomi digital nasional. Lantas, bagaimana sejarah, perkembangan, dan dampak strategis QRIS bagi Indonesia di tengah ketidakpastian global seperti saat ini?

Dari Fragmentasi Menuju Standarisasi Sejarah dan Implementasi QRIS

QRIS merupakan sistem pembayaran digital berbasis QR Code yang dikembangkan oleh Bank Indonesia bersama ASPI (Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia). Tujuan utamanya adalah menciptakan satu standar QR code nasional yang dapat digunakan oleh semua penyedia jasa pembayaran (PJP), sehingga transaksi menjadi lebih efisien, terintegrasi, dan inklusif. Sebelum adanya QRIS, pengguna harus menyesuaikan diri dengan QR code yang berbeda-beda antar aplikasi, sehingga menyulitkan konsumen dan pelaku usaha. Standarisasi ini resmi diberlakukan secara nasional pada 1 Januari 2020, setelah sebelumnya disahkan lewat Keputusan Dewan Gubernur BI No.21/18/PADG/2019.

QRIS bukan sekadar alat pembayaran, tetapi bagian dari agenda besar "Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025" yang dicanangkan oleh Bank Indonesia. Blueprint ini dirancang untuk menjawab kebutuhan era digital, termasuk mendukung transaksi yang cepat, murah, aman, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Sejak peluncuran awal, QRIS langsung diarahkan untuk menjangkau sektor UMKM yang selama ini belum tersentuh layanan perbankan formal. Implementasinya menyasar usaha mikro seperti pedagang kaki lima, warung kopi, tukang parkir, hingga masjid dan lembaga donasi.

Pandemi Sebagai Titik Balik Ketika QRIS Menjadi Budaya Baru

Pandemi COVID-19 pada 2020 menjadi titik balik penting bagi adopsi QRIS secara luas. Pembatasan mobilitas dan larangan kontak fisik mempercepat pergeseran masyarakat ke transaksi non-tunai. Dalam situasi darurat tersebut, QRIS menjadi solusi praktis karena bisa digunakan hanya dengan memindai kode QR menggunakan ponsel tanpa menyentuh uang tunai atau mesin kasir. Dalam kurun waktu singkat, pengguna QRIS melonjak drastis. Hingga Oktober 2020, tercatat lebih dari 4 juta pelaku usaha telah menggunakan QRIS sebagai metode pembayaran utama mereka.

Fenomena ini tidak berhenti setelah pandemi mereda. Justru sebaliknya, QRIS telah menjadi bagian dari budaya ekonomi digital masyarakat urban dan rural di Indonesia. Berdasarkan data Bank Indonesia tahun 2023–2024, jumlah pengguna QRIS sebagai konsumen mencapai lebih dari 51 juta, sedangkan merchant aktif mencapai 33 juta. Volume transaksi tumbuh pesat, naik hingga 226,54% secara tahunan, dengan nilai transaksi menyentuh angka Rp42 triliun (setara US$2,57 miliar). Perlu dicatat bahwa QRIS bukan sekadar tren di kota besar; ia juga merambah wilayah timur Indonesia. Provinsi Nusa Tenggara Timur, misalnya, mencatat efektivitas implementasi QRIS sebesar 87,6% pada 2022 angka yang menunjukkan bahwa sistem ini tidak hanya diterima, tetapi juga dipraktikkan secara aktif oleh masyarakat lokal.

Keberhasilan di dalam negeri mendorong Bank Indonesia untuk melangkah lebih jauh: mengintegrasikan sistem pembayaran QR antarnegara di kawasan ASEAN. Dimulai sejak 2021, proyek integrasi ini telah menjadikan QRIS sebagai alat transaksi lintas negara (cross-border QR payments) dengan Thailand dan Filipina sebagai pilot project awal. Kemudian diperluas ke Malaysia (2022) dan Singapura (2023), hingga diharapkan dapat terintegrasi penuh pada 2024.

Studi oleh Rifdahita dan Dian (2024) menunjukkan bahwa QRIS cross-border ini mampu mendukung Local Currency Transaction (LCT), yaitu transaksi langsung antarnegara dalam mata uang masing-masing tanpa harus menukar ke dolar AS. Selain mengurangi biaya konversi mata uang, sistem ini juga memperkuat ketahanan keuangan regional dengan menurunkan ketergantungan terhadap mata uang asing. Dalam konteks geopolitik global yang sarat tekanan dan risiko, inisiatif ini menjadi langkah strategis bagi Indonesia untuk memainkan peran penting dalam integrasi ekonomi ASEAN dan membangun ketahanan ekonomi kolektif di Asia Tenggara.

Sorotan Amerika terhadap QRIS dan GPN sebetulnya menjadi pengakuan tidak langsung bahwa Indonesia berhasil menciptakan sistem keuangan yang efisien dan berdaulat. Ketika sistem pembayaran nasional mampu berdiri sendiri dan tidak tunduk pada standar internasional yang dikontrol oleh negara-negara besar, hal ini secara otomatis menambah kekuatan tawar Indonesia dalam percaturan ekonomi global. QRIS bukan hanya soal kemudahan bertransaksi, tetapi juga tentang kedaulatan data, efisiensi ekonomi domestik, dan pengurangan biaya keluar negeri akibat ketergantungan terhadap sistem asing.

Dengan demikian, QRIS dapat dianggap sebagai salah satu “perisai ekonomi” Indonesia di tengah badai ketidakpastian global. Ia memperkuat fondasi ekonomi domestik, membuka akses keuangan bagi jutaan pelaku usaha kecil, dan mengurangi ketergantungan pada platform asing dalam transaksi sehari-hari. Di saat negara-negara besar berseteru dalam perang tarif, Indonesia menjawabnya dengan memperkuat struktur internal melalui digitalisasi inklusif.

Penutup:
QRIS sebagai Pilar Masa Depan

QRIS telah membuktikan bahwa sistem pembayaran yang dirancang oleh negara berkembang bisa efisien, berdaya saing, dan diakui secara global. Transformasinya yang cepat dan mendalam telah menciptakan budaya baru dalam masyarakat, membawa pelaku usaha mikro masuk ke ekosistem digital, dan memperkuat posisi Indonesia di kawasan. Di tengah eskalasi konflik global, QRIS adalah contoh nyata bahwa kemandirian ekonomi tidak selalu harus diwujudkan melalui proteksionisme, tetapi melalui inovasi dan keberanian untuk membangun sistem sendiri. Dalam jangka panjang, QRIS bukan hanya alat transaksi, tapi aset strategis bangsa dalam membentuk masa depan ekonomi digital yang inklusif dan berdaulat.