Transaksi QRIS Tembus Rp1,12 Kuadriliun, Uang Tunai Makin Jarang Dipakai
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan percepatan digitalisasi nasional tidak boleh berhenti pada kemudahan transaksi, tetapi harus mampu menciptakan dampak nyata terhadap produktivitas dan daya saing ekonomi. Hingga semester I 2026, penggunaan QRIS terus meluas dengan nilai transaksi mencapai Rp1,12 kuadriliun. “Kita tidak lagi hanya berbicara tentang digitalisasi transaksi, tetapi juga tentang bagaimana konektivitas digital dapat menjadi penggerak produktivitas, perdagangan, investasi, inklusi dan daya saing ekonomi Indonesia,” ujar Analis Kebijakan Ahli Utama Kemenko Perekonomian Rizal Edwin dikutip pada Minggu (27/9/2026).
Hingga akhir Juni 2026, ekosistem QRIS telah mencatat 65,77 juta pengguna dan 44,86 juta merchant. Sebanyak 96,68 persen merchant tersebut merupakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sehingga perluasan pembayaran digital turut membuka akses lebih besar bagi pelaku usaha terhadap ekosistem ekonomi formal. Pada paruh pertama 2026, volume transaksi QRIS mencapai 12,55 miliar kali dengan nilai Rp1,12 kuadriliun, atau meningkat 93,92 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan tersebut menunjukkan semakin luasnya penggunaan pembayaran digital dalam aktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha.
Perluasan pembayaran digital juga dinilai memberikan manfaat bagi UMKM melalui efisiensi transaksi, perluasan jangkauan pasar, serta peluang memperoleh akses pembiayaan yang lebih baik. Digitalisasi pembayaran pada akhirnya diharapkan tidak hanya menggantikan transaksi tunai, tetapi juga terhubung dengan aktivitas perdagangan, investasi dan sektor produktif lainnya.
Konektivitas pembayaran tersebut terus diperluas melalui QRIS Antarnegara yang saat ini telah menghubungkan Indonesia dengan Thailand, Malaysia, Singapura, Jepang, Korea Selatan, dan China. Interkoneksi tersebut juga akan diperluas ke Hong Kong dan Timor-Leste.
Menurut Kemenko Perekonomian, perluasan QRIS Antarnegara dapat memperkuat integrasi ekonomi kawasan dengan mempermudah transaksi lintas negara. Sistem tersebut juga membuka peluang bagi UMKM Indonesia untuk menjangkau konsumen luar negeri sekaligus mendukung sektor perdagangan dan pariwisata. Pemerintah membahas penguatan ekonomi dan keuangan digital melalui rangkaian dialog dalam Festival Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) serta Indonesia Fintech Summit and Expo (IFSE) 2026. Pembahasan mencakup sinergi kebijakan, pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan produktivitas, pengembangan talenta digital, konektivitas keuangan lintas negara, serta pertukaran praktik dan model bisnis antaryurisdiksi. Pengembangan ekonomi digital tersebut sejalan dengan RPJMN 2025-2029 yang menempatkan transformasi digital sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional. Fokusnya mencakup penguatan infrastruktur digital, peningkatan literasi masyarakat, serta perluasan kontribusi ekonomi digital terhadap perekonomian.
Rizal mengatakan pemerintah terus mendorong integrasi dan interoperabilitas konektivitas digital, baik di dalam negeri maupun lintas negara, sekaligus memastikan manfaatnya dapat dirasakan pelaku usaha dan UMKM. Integrasi ekonomi digital dengan sektor riil seperti perdagangan, investasi, industri, pariwisata, dan pembiayaan menjadi bagian penting dari agenda tersebut. Di sisi lain, peningkatan konektivitas digital perlu diikuti penguatan keamanan siber, pelindungan konsumen, tata kelola data, literasi digital, serta manajemen risiko. Langkah tersebut diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan pertumbuhan ekonomi digital berlangsung aman dan berkelanjutan.
“Karena itu, saya berharap FEKDI dan IFSE 2026 tidak berhenti sebagai forum untuk bertukar gagasan. Apa yang kita bahas di sini harus dilanjutkan dalam bentuk kolaborasi, inovasi yang diterapkan dan konektivitas yang benar-benar menciptakan nilai tambah bagi perekonomian,” kata Edwin.
